Perusahaan  Swasta Berkomitmet Untuk Ciptakan Batam Bebas Narkoba
Foto bersama kegiatan work shop didunia pengusaha di kota Batam bersama ketua Kadin kota Batam serta duta Anti Narkoba.

Perusahaan Swasta Berkomitmet Untuk Ciptakan Batam Bebas Narkoba

April 6, 2016 // By: // Artikel Pemberdayaan Masyarakat, Foto Pemberdayaan Masyarakat, Galeri Foto, Headlines, Pemberdayaan Masyarakat // No Comment // 339 Views

Perusahaan  Swasta Berkomitmet Untuk Ciptakan Batam Bebas Narkoba

BNNP Kepri bersama – sama Pekerja Swasta  yang ada dikota batam melakukan kegiatan Work Shop Pemberdayaan Anti Narkoba di lingkungan Swasta  dalam melakukan kesepakatan untuk membuat komitmen dalam memberantas peredaran Narkoba di perusahaan yang ada di Batam, dalam kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Kadin Kota Batam Jadi Raja Guguk sebagai narasumber kegiatan Work Shop yang bertema “ Peran Perusahaan Swasta dalam Mendukung Program P4GN dan Mendukung Program Operasi Bersinar Selegi 2016 yang dihadiri oleh Kalpoda diwakili oleh Kasubdit humas Polda kepri Kompol .22/3 di Zest Hotel.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 30 perusahaan yang ada di kota Batam yang bersama-sama mendukung program P4GN dan dapat merumusakan suatu kesepakatan dalam memberikan masukan kepada pihak perusahaan untuk berkomitmen dalam memerangi narkoba yang ada di kota batam khususnya di perusahaan –perusahaan yang ada di Batam, Ketua kadin Kota Batam  Jadi Raja Guguk Narkoba dalam paparanya narkoba merupakan kejahatan yang serius karena  Sehingga perlunya pihak Swasta harus bersama Kadin Batam terjun langsung membantu Pemerintah , BNN Kepolisian dalam melakukan pencegahan Peredaran narkoba di Indonesia untuk menciptakan bangsa ini bebas dari jeratan narkoba. tuturnya. Karena “ NARKOBA MERUPAKAN KEJAHATAN YANG BERSIFAT LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME), KEJAHATAN TERORGANISIR (ORGANIZED CRIME), DAN KEJAHATAN SERIUS (SERIOUS CRIME) YANG MENIMPA SEGENAP LAPISAN MASYARAKAT, MENIMBULKAN KERUGIAN YANG SANGAT BESAR TERUTAMA DARI SEGI KESEHATAN PENDIDIKAN, SOSIAL, EKONOMI DAN KEAMANAN MENGAKIBATKAN HILANGNYA SUATU GENERASI BANGSA DIMASA DEPAN”.

Kegiatan Work Shop tersebut  Kapala BNNP kepri Kombes Pol Benni setiawan , MH. Dalam paparannya benni mengajak seluruh perwakilan  perusahaan yang hadir untuk bersama- sama memberikan pandangan dalam merumuskan suatu kesepakatan untuk dapat di lakukan oleh perusahaan dalam mencegah  peredaran Narkoba yang bisa hadir di lingkungan perusahaan, maka sanggat perlu sekali peserta yang hadir mewakili perusahaan dapat   memberikan sumbasinya bagi  perusahaan bangsa dan Negara dalam memerangi narkoba bagi pekerja perusahaan masing – masing. Karena  kegiatan ini juga sudah diperkuat oleh aturan undang- undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diperkuta oleh ada peraturan daerah  ( Perda Kota Batam No 5 tahun 2010 ) yang isinya.

Pasal 4 :

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Kota Batam dilaksanakan dengan mewajibkan kepada setiap Penanggung Jawab dari :

  1. Rumah Hunian/ Perhimpunan Penghuni Rusun/ Tempat Pemondokan Asrasma/ Ruko,
  2. Tempat/ Rekreasi dan hiburan,
  3. Hotel/ penginapan,
  4. Lembaga Pendidikan ,
  5. Badan,
  6. Pemerintah Daerah; dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10 :

Kewajiban bagi Penanggung jawab yang  menyangkut Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

  1. Setiap Badan (PT) berkewajiban awasi langsung dan tidak langsung lingkungan kerjanya dari lahgun NAPZA.
  2. Dituangkan dalam peraturan resmi/ kesepakatan kerja bersama.
  3. Pengelola kawasan juga bertanggungjawab dengan pihak penyewa/ tenant yang diatur dalam surat perjanjian.
  4. Menyertakan surat keterangan dokter bebas NAPZA dalam penerimaan karyawan.
  5. Memasang himbauan dalam bentuk spanduk/ baliho/ stiker tentang bahaya narkoba.
  6. Melaporkan kepada pihak berwajib apabila ada narkoba di lingkungan kerjanya.

 

KETENTUAN SANKSI PIDANA & ADMINISTRATIF

Pasal 18

  1. Penanggung jawab rumah hunian/ rusun/ tempat pemondokan/ asrama/ ruko, tempat rekreasi/ hiburan, hotel/penginapan, lembaga pendidikan, badan dan perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, Peraturan Daerah ini, diancam  dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  1. Selain pidana sebagaimana dimakasud di atas dalam ayat (1), untuk korporasi dapat dijatuhi sanksi administratif tambahan berupa pencabutan izin usaha

 

 

Tinggalkan Komentar